I Gusti Oka Ayu Suryawardani, a student on Udayana University’s post-graduate tourism program, revealed in her study that not many hotels here were aware of applying eco-friendly hotel management, as required by the United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

Suryawardani said many hotels claimed that they were adopting green concepts.

“Hotel managements decorate their surroundings with plants and flowers and then claim they have gone green,” she said.

The green concept is still unclear and confusing to many parties. “It is much more than planting trees and flowers, or hanging up signs stating that they are implementing environmental standards. The concept embodies the whole operation of the hotel.”

By applying a green hotel concept, a hotel must spare 30 percent to 40 percent of its location as an open space, or green zone. Proper waste management systems, energy efficiency and eco-friendly management are also among the requirements.

In an effort to go “green”, hotels must first have a basic understanding of what “green” entails, she said.

According to data from theUNWTO, the number of travelers taking both short and long distance trips could reach 1.6 billion people in 2020 spending more than US$2 trillion annually.

Based on this estimate, tourism would become one of the major contributors and producers of carbon-based emissions. The UNWTO study confirmed that 3.2 percent of global energy has been spent on various tourist-related activities, such as air travel and hotel operations.

“Lack of information and awareness on environmental issues, lack of motivation and little incentive from the government to assist hotels in going green are among the challenges,” Suryawardani said.

In Bali, the tourist industry, including hotels and transportation, must immediately start applying green concepts and sustainable tourism schemes.

“We live on a small island with limited natural resources,” he said.

Bali is currently facing huge environmental problems including shortages of clean water, electricity supplies, garbage and various other ecological issues.

Perry Markus, secretary general for the Bali branch of the Association of Indonesian Hotels and Restaurants, admitted that only star-rated hotels currently apply green hotel concepts.

There are 165 star-rated hotels, 1,026 non-star hotels and 1,016 lodgings in Bali.

“Every year, the association sends data about hotels in Bali that adopt green concepts to the national, as well as to the regional, level certification body for evaluation,” Markus said.

Previously, the German-based Eco-Hotel & Resort Management System certification body TUV Rheinland, has encouraged hotels in Bali to get eco-certification from international agency.

The certification recognizes and rewards a hotel’s commitment to continual improvement by implementing an environmental management system.

A number of criteria were set to ensure the greener, safer and more efficient operations of hotels, villas and other types of tourist accomodations.

Markus, on the other hand, said that Bali hotels were often awarded green hotel awards from national as well as regional bodies such as ASEAN Green Hotel Awards.

“We have to admit that the eco-friendly concept has not yet been perceived as crucial issues by many hoteliers. But, we are now moving toward that direction,” Markus explained.

Bali has also an annual Tri Hita Karana awards which are presented to hotels adopting green concepts. Source thejakartapost.com

Kepala Dinas Pariwisata (Diparda) Bali I.B. Subhiksu di Denpasar, Rabu (7/7)
kemarin menjelaskan, Perda tersebut merupakan upaya pemerintah menahan laju pertumbuhan BPW di Bali yang selama ini banyak diketemukan tidak mengantongi izin operasional. ”Ini merupakan salah satu upaya pemerintah Bali menjaga citra pariwisata. Dengan diterapkannya perda yang mengatur tentang usaha jasa perjalanan wisata, diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap BPW nakal yang selama ini banyak didengungkan para pelaku pariwisata di Bali,” terang I.B. Subhiksu.

Dalam peraturan tersebut, kata dia, agen perjalanan maupun BPW wajib memberikan perlindungan kepada wisatawan. BPW mesti menggunakan pramuwisata berlisensi, memberikan pelayanan optimal, menaati nilai-nilai moral, etika dan nilai budaya yang hidup dalam masyarakat Bali.

BPW maupun agen perjalanan di Bali juga dilarang menggunakan guide asing, memindahtangankan tanda daftar usaha kepada pihak lain tanpa izin gubernur. ”Terpenting mereka yang tidak terdaftar dilarang melakukan kegiatan BPW,” ungkapnya.

Menurutnya, Bali merupakan kawasan pariwisata pertama di Indonesia yang
telah memiliki Perda yang mengatur tata cara usaha jasa perjalanan wisata. Bahkan, dalam waktu dekat Perda tersebut akan diperkuat dengan terbentuknya Peraturan Gubernur (Pergub). ”Saat ini kami bersama tim sedang membahas rancangan Pergub yang intinya mengatur tata cara dan syarat-syarat pendaftaran dan cara pelaporan usaha jasa perjalanan wisata. Sebab, bagaimanapun juga usaha jasa perjalanan wisata merupakan usaha yang perkembangannya sangat pesat dan diminati oleh masyarakat sehingga perlu diatur untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya,” tuturnya.

Sementara itu, Kasi Pengendalian Usaha Jasa Pariwisata Diparda Bali Ni Ketut Riani menerangkan, Diparda Bali telah melakukan sosialisasi mengenai Perda tersebut kepada para pengusaha biro perjalanan di Bali, baik yang sudah terdaftar maupun yang baru. ”Kami selalu memberikan informasi mengenai Perda tersebut kepada setiap pengusaha perjalanan dalam setiap sidak rutin. Kami juga bersyukur, karena kesadaran para pengusaha untuk menaati peraturan yang sudah ditetapkan cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan belum didapatkannya BPW yang terjaring razia lebih dari sekali,” tandasnya.

Memang, ketika saya tiba di Swiss pada Maret lalu, sebagai mantan wartawan dan anggota DPR, perhatian saya langsung tertarik pada masalah sistem politik di Swiss, khususnya parlemen. Tentu saja ini terkait dengan segala macam hiruk-pikuk di DPR. Termasuk, usul yang agak aneh: minta dana konstituensi Rp 15 miliar per anggota.

Sebelum ke Swiss, pemahaman saya tentang demokrasi hanya dua. Yakni, sistem parlementer ala Westminster di Inggris atau sistem presidensial di Amerika Serikat. Tapi, sekarang harus saya koreksi karena ada sistem demokrasi langsung atau direct democracy ala Swiss.

Sistem demokrasi langsung tersebut sudah lama menjadi tradisi dan setidaknya dalam konstitusi Swiss 1849 sudah dicantumkan. Inti sistem itu adalah kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh rakyat. Dalam sistem tersebut, semua kebijaksanaan pemerintah yang memengaruhi hajat hidup orang banyak bisa dibatalkan bila tidak didukung mayoritas rakyat melalui mekanisme referendum.

Misalnya, ketika Swiss memutuskan menjadi anggota PBB, hendak membubarkan tentara, dan terakhir tentu saja soal menara masjid. Referendum bisa berasal dari inisiatif pemerintah maupun rakyat. Setiap warga Swiss berhak mengajukan referendum untuk membatalkan keputusan parlemen, asalkan bisa mengumpullan 50.000 tanda tangan yang mendukungnya dalam tempo 100 hari sejak UU disahkan parlemen.

Misalnya, parlemen Swiss dan pemerintah memutuskan pembangunan pusat listrik tenaga nuklir (PLTN). Jika ada rakyat yang tidak menyetujui, mereka bisa membatalkan melalui mekanisme referendum.

Lantaran sebuah undang-undang atau peraturan bisa dibatalkan melalui referendum, parlemen dan pemerintah tidak sembrono dalam mengambil keputusan. Akibatnya, pengambilan keputusan atas sebuah undang-undang sangat lamban karena harus memperhatikan saran dan pendapat dari banyak pihak, khususnya para stakeholders.

Parlemen Swiss adalah lembaga yang sangat dipercaya masyarakat. Mengapa bisa demikian? Salah satu penyebabnya, anggota parlemen Swiss tidak terlalu tamak dengan uang dan fasilitas. Mereka tidak digaji tetap dan tidak menerima pensiun dari jabatannya tersebut. Karena itu, terasa sangat aneh kalau ada anggota DPR yang sampai meminta jatah Rp 15 miliar, meski dengan dalih untuk konstituennya.

Memang, menjadi anggota DPR di Swiss merupakan sebuah pengabdian. Tidak untuk mencari pekerjaan. Meski tidak menerima gaji, anggota parlemen di sana menerima bantuan transportasi, sewa hotel atau apartemen, serta bantuan sekretariat atau urusan kantor yang jumlahnya dalam setahun hanya sekitar USD 100.000. Jumlah itu tampak banyak. Tapi, jika dibanding pendapatan per kapita rakyat Swiss yang USD 64.000, jumlah tersebut relatif wajar.

Staf politik KBRI Bern belum lama ini membuat kajian perbandingan dengan Indonesia. Anggota DPR RI menerima gaji dan fasilitas yang dalam setahun mencapai Rp 1,5 miliar atau hampir USD 150.000. Itu jelas sangat tinggi. Jumlah tersebut, bagi banyak pihak, dirasa mengagetkan karena fasilitas itu diberikan kepada anggota DPR yang rakyatnya hanya berpenghasilan USD 2.300 per tahun.

Jika dibanding UMR di Swiss, anggota DPR Swiss rata-rata hanya menerima empat kali rata-rata UMR. Sebab, UMR Swiss adalah 3.300 franc Swiss. Jika anggota DPR mau meniru gaji atau fasilitas seperti di Swiss, mereka semestinya hanya menerima sekitar Rp 6 juta. Dengan ”normal”-nya gaji atau fasilitas anggota DPR tersebut, tidak banyak keluhan terhadap mereka. Sebaliknya, di Indonesia, rakyat layak marah kalau kinerja mereka sangat buruk karena gaji dan fasilitas DPR sekitar 100 kali lebih dari rata-rata UMR.

Di Swiss, bukan hanya anggota DPR yang hidup secara wajar. Misalnya, ke mana-mana naik trem, bus kota, atau KA yang memang terkenal tepat dengan jadwal. Para menteri pun hidup normal. Karena itu, tidak heran, sesekali kita ketemu menteri yang sedang menunggu bus atau trem. Belum lama ini, saya ketemu seorang pejabat setingkat menteri negara lingkungan hidup. Dia terheran-heran ketika saya tanya soal mobil dinasnya. Bagi dia, tidak perlu mobil karena ke mana-mana bisa naik kendaraan umum atau malah naik sepeda saja.

Warga Swiss sangat prihatin terhadap lingkungan hidup sehingga listrik boleh diproduksi hanya dengan tenaga air atau nuklir. Batu bara dan sumber energi lain-lain yang merusak lingkungan dilarang keras. Karena transportasi efisien dan tepat waktu, sangat jarang orang Swiss yang menggunakan kendaraan pribadi. Mobil pribadi hanya dipakai pada waktu weekend.

Swiss juga terkenal produktif dan efisien. Tidak heran, dengan penduduk 7,7 juta jiwa, mereka bisa mengekspor hampir USD 200 miliar per tahun. Bandingkan dengan Indonesia yang berpenduduk 230 juta yang hanya mengekspor sekitar USD 120 miliar. Jelas, kita kalah produktif dari warga Swiss. Karena itu, sudah waktunya kita perlu belajar ke Swiss, negara kecil tapi indah dan produktif.

Diisajikan dalam 130 halaman, IMG berisi panduan terbaru yang penting untuk yang berisi informasi lengkap tentang informasi destinasi hingga detail fasilitas dan kapasitas suatu ruang pertemuan beserta dengan tata letak nya. Sedikitnya ada 150 hotel, resort, tempat konvensi dan penyedia fasilitas MICE yang tersedia pada IMG, sehingga bisa dikatakan IMG merupakan panduan terlengkap saat ini. IMG ditargetkan akan menjangkau lebih dari 3000 perusahaan multinasional ditambah 2000 perusahan insentif house dan Professional Convention Organiser (PCO) di Indonesia Malaysia, Singapura, China dan Korea.

Menurut Ibu Farmawaty Tan, Card Business Head of PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.: ”Kami ingin memfasilitasi Anggota-Anggota Kartu Corporate agar memiliki informasi lebih banyak lagi tentang destinasi MICE di Indonesia sekaligus mengambil keuntungan dari penawaran penawaran khusus yang terdapat pada IMG”.

Perjalanan bisnis dan MICE merupakan biaya terkontrol kedua terbesar setelah daftar gaji (payroll) pada kebanyakan perusahaan, sehingga memilih penyedia fasilitas MICE sesuai kebutuhan perusahaan menjadi pertimbangan penting. Perriz menambahkan “Pada sebuah perusahaan multinasional farmasi atau asuransi, spending kebutuhan MICE bisa mencapat 1 milyar pertahun “.

Sementara Ibu Nia Niscaya, Direktur Konvensi, Insentif, dan Pameran (MICE) Departemen Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi stakeholder daripada IMG menyebut inisiatif ini sebagai wujud public-private partneship antara pemerintah dan industri pariwisata ” IMG selain menjadi referensi industri dalam negeri juga akan menjadi sarana promosi MICE indonesia diluar negeri”.

Kementrian Budpar dalam setahun sedikitnya 5 kali berpartisipasi pada event MICE bersekala International seperti TTE Hongkong, CIBTM China, Aime Australia, EIBTM Bercelona dan ITCMA Thailand, event2 tersebut dikhususkan untuk menjaring buyer yang berspecialisasi di bidang MICE. “ IMG akan kamiu gunakan untuk mendorong MICE sebagai tema tahun kunjugan wisata Indonesia 2009 ” Lanjut Nia.

Bapak Colin Chan, Direktur Pemasaran Hotel Kempinski Jakarta mengatakan ”Sebagai salah satu hotel bintang 5 yang memiliki fasilitas MICE terlengkap di Jakarta, kami mendukung IMG sebagai usaha kolektif yang dilakukan untuk membangun citra indonesia, khususnya Jakarta sebagai destinasi MICE”.

Siaran pers The Smiling Report dari AB Better Business berbasis di Swedia (8/4/2009) yang diteruskan Korfungsi Pensosbud KBRI Stockholm Dody Kusumonegoro kepada detikcom (16/5/2009) juga menyebutkan bahwa skor terbaik ucapan salam ini terutama ditemukan dalam pelayanan pemerintah (94%), sedangkan business to business (B2B) cuma 70%.

Sementara itu negara paling tidak ramah senyum adalah Pakistan dengan skor 44% dan terendah untuk memberikan salam adalah Maroko dengan skor 48%. Swedia sendiri berada di rangking 24, dengan skor untuk murah senyum 77% dan salam 81%.

Untuk kategori per benua, skor tertinggi diraih Australia dengan skor murah senyum 89% dan salam 92%. Terendah dari semua benua adalah Afrika: skor murah senyum 62% dan salam 51%.

Sektor industri dengan senyum terbaik adalah Health &; Beauty Care (Kesehatan dan Perawatan Kecantikan) dan Transportasi dengan skor 86%, dan terendah adalah sektor B2B dengan 52%.

Data-data di atas dikompilasi dari para Mystery Shopper, yakni orang-orang terlatih untuk merasakan dan mengukur proses pelayanan terhadap pelanggan. Mereka ini pura-pura sebagai pembeli atau pelanggan potensial untuk selanjutnya melaporkan pengalamannya. Para Mistery Shopper ini disebut juga pelanggan anonim (anonymous customer), tamu virtual, atau pelanggan percobaan.

Hasil kompilasi survei 2008 yang meliputi data customer service itu termasuk jawaban dari 2,5 juta lebih pertanyaan mengenai Smile (senyum), Greeting (salam) dan Add-on Sales (layanan tambahan saat penjualan) di 66 negara.

Untuk layanan tambahan saat penjualan, skor tertinggi diraih sektor B2B (65%), sedangkan leisure paling rendah dengan skor cuma 40%. Sementara penjualan tertinggi dibukukan Pakistan (82%), terendah adalah Finlandia (3%).

Smiling Report mencatat tren yang terus menurun tiap tahun untuk Senyum, yakni 77% (2008), 82% (2007) dan 87% (2004). Tren penurunan juga terjadi Salam, yakni 81% (2008, 2007) dibandingkan 88% di 2004.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Sedhawa di Denpasar, Selasa (31/3), mengatakan, Pemprov Bali tengah mengevaluasi dan menyusun ulang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) Pulau Bali untuk 20 tahun ke depan dengan target tahun 2009 dapat disahkan DPRD Bali. Rencana tata ruang dan wilayah ini diharapkan mampu mengendalikan dan menata ulang pembangunan melalui pemetaan wilayah serta memiliki payung hukum yang jelas.

Menurut Sedhawa, pihaknya optimistis kebudayaan Bali dapat kembali dalam waktu 20 tahun melalui penerbitan RTRW. Kami tengah berupaya keras mengembalikan pariwisata yang berbudaya berbasis agraria dengan pariwisata kerakyatan. Setidaknya ada upaya sekarang ini mengembalikan kepercayaan masyarakat kembali kepada norma-norma spiritual, di antaranya berbasis agraris, ujarnya.

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali Nengah Suarca mengatakan, ruang lingkup RTRW yang tengah diselesaikan itu tidak hanya mengatasi karut-marutnya pembangunan karena pesatnya pariwisata. Penyusunan RTRW untuk 20 tahunan itu juga mencakup pemetaan kawasan mana saja yang diperbolehkan diubah karena investasi atau lainnya.

Pada tahun 1970-an, pengembangan pariwisata hanya diperbolehkan di kawasan teben atau hilir, seperti (sekarang) kawasan Nusa Dua, dan Sanur. Pengembangan tidak diperbolehkan di kawasan ulu atau atas, antara lain Gunung Agung yang dianggap kawasan suci. Namun, dalam perkembangannya, investasi pariwisata merambah ke mana-mana. Pembangunan hotel berbintang marak di beberapa kawasan dan tidak memedulikan lagi kawasan ulu dan teben tersebut.

Kabupaten hati-hati

Diperoleh informasi, sejumlah bupati di Bali menyatakan telah berusaha keras untuk memastikan agar pengembangan pariwisata di daerah mereka tetap sesuai dengan konsep Tri Hita Karana atau keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Untuk itu, mereka berhati-hati menerima investor pariwisata terkait jenis ataupun lokasi pengembangan fasilitas pariwisata.

Kami selama ini tidak main-main mengembangkan pariwisata di daerah kami. Dasarnya tetap pariwisata budaya dan agama. Jika itu hilang, apa yang akan kami jual, kata Bupati Karangasem Wayan Geredeg ketika dihubungi dari Denpasar.

Ia mengungkapkan, Karangasem menetapkan tiga wilayahnya untuk pengembangan wisata sesuai dengan topografi masing-masing. Ketiga wilayah itu adalah Padang Bai dan Candi Dasa untuk pengembangan wisata pantai, Taman Ujung untuk kawasan wisata spiritual, dan Tulamben untuk pariwisata bawah laut. Karangasem tengah membangun pelabuhan kapal wisata pertama, dan terbesar di Bali, di sekitar kawasan Padang Bai. Pelabuhan itu tak akan memakan kawasan hijau.

Secara terpisah, Bupati Buleleng Putu Bagiada menyatakan komitmennya untuk mengembangkan wisata selaras dengan pelestarian hutan, di samping pengembangan wisata pantai di Pantai Lovina. Pembangunan delapan hotel dan resor di kawasan Taman Nasional Bali Barat, misalnya, juga diwajibkan selaras dengan upaya pelestarian kawasan itu.

Budayawan Ketut Sumarta melukiskan Bali membutuhkan komitmen bersama guna mendorong pengembangan pariwisata yang akrab dan menyatu dengan tradisi adat-istiadatnya.

Pariwisata jangan menjadi kambing hitam atas gangguan yang menimpa tradisi adat. Khusus di Bali, pariwisata justru menghidupkan tradisi setempat, seperti pementasan barong, kecak, tek-tekan, dan gamelan. Tradisi juga harus mampu mengikuti tuntutan perkembangan. Tradisi berkarakter agraris harus diolah menjadi tradisi berkarakter jasa, sesuai tuntutan dunia pariwisata, kata Pemimpin Redaksi Sarad, majalah budaya Bali, itu.

Oleh sebab itu, obyek wisata berupa taman safari, golf, atau balap mobil di Bali, misalnya, adalah obyek yang melenceng dari arah wisata budaya.

General Manager Hotel Inna Bali Maryanto mengaku resah terhadap kehadiran hotel berbintang di Bali yang bertambah banyak dan terkesan tak terkendali. Karena itu, pembangunan hotel-hotel berbintang agar distop.

Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia Bali Perry Markus menilai perlu pengkajian secara menyeluruh sebelum mengatakan bahwa industri wisata Bali jenuh. Jadi, perlu rencana induk untuk beberapa waktu ke depan. Setelah dilalui, direvisi kembali sesuai dengan tuntutan zaman.(AYS/BEN/SEM/ANS)

PANTAUAN Bali Post selama ini seiring dibukanya jalan By-pass I.B. Mantra, pengembangannya cenderung pada perizinan konversi lahan untuk mendirikan hotel dan bungalo. Terhadap potensi yang mendukung, seperti penataan kawasan objek wisata pantai sangat minim bahkan sama sekali tidak ada. Pemkab cenderung dengan kondisi pendapatan dari sektor perizinan akomodasi pariwisata berupa pembuatan vila, bungalo, dan sejenisnya.

Telantarnya objek wisata pantai yang sangat potensial ini diakui Kabag Pembangunan Gianyar A.A. Ari Brahmanta, Minggu (29/3) lalu. Bersama dengan Bappeda Gianyar, pihaknya telah melakukan penjajakan ke lokasi dengan mengambil sejumlah foto untuk diajukan ke Departemen Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta. ‘Dari hasil penjajakan yang dilakukan, objek wisata pantai tersebut sangat berpotensi mendatangkan pendapatan sekaligus dapat menyejahterakan masyarakat sekitarnya,’ jelasnya.

Pengembangan yang nanti dilakukan, lanjutnya, berupa membangun infrastruktur jalan, parkir, dan tempat mandi bagi wisatawan usai melakukan aktivitas surfing. Demikian pula untuk mempermudah akses jalan menuju lokasi, akan dibangun jalan setempat di pinggir sempadan pantai. ‘Terhadap rencana pengembangan wisata Gianyar Selatan ini, Gianyar akan meminta dana pusat Rp 40 miliar,’ jelasnya.

Sejak itu, sudah terhitung puluhan kali Lorenz dan kelompoknya yang berjumlah 11 orang ini kerap tampil di pelbagai acara kesenian. Bahkan, Lorenz yang juga seorang therapist anak ini sudah menelurkan album CD ekslusif bernama ‘Gamelan Altenberg, Byong!.

Saking cintanya terhadap gamelan Bali, Lorentz pun mempunyai rumah-studio sendiri, lengkap dengan seluruh piranti gamelan untuk berlatih. Studio ini ia juluki sebagai ekeratonnya.

Beberapa waktu yang lalu detikcom bersama staf KBRI Austria Gardina Kartasasmita dan Wingko Silaen berkesempatan bertandang dan berbincang dengan Max Lorenz di ekeratonfnya, di sebuah distrik tempat gamelan ini dilahirkan, yaitu Altenberg, Austria.

Apa pertama kali yang membuat Anda tertarik dengan gamelan bali ini?

Awalnya saya ke Indonesia dan melihat gamelan jogja di keraton Yogyakarta. Saya sangat tertarik melihat para pemain yang tampil di aula (pendopo) keraton.

Lalu saya dikenalkan oleh seorang musisi Bali yang mengenalkan saya dengan gamelan bali, dan akhirnya saya lebih tertarik dengan gamelan ini.

Apa arti gamelan bali ini buat Anda pribadi?

Sangat banyak. Dengan bergamelan, banyak investasi sosial yang saya dapat. Saya mendapat banyak kawan dari tampil-tampil. Selain itu, ada kepuasan batin di dalam diri saya ketika memainkan gamelan.

Selain itu, musik gamelan juga sangat bagus untuk terapi, terutama untuk anak-anak. Yang jelas, atmosfer dari lagu lagu gamelan bali mempunyai pengaruh tersendiri buat saya.

Anda memiliki semua alat-alat instrumen gamelan ini. Bagaimana Anda mendapatkannya?

Ya, saya shipping menggunakan kapal dari Indonesia. Saya pesan dan telah dirakit sebelumnya.

Anda bermain apa di dalam kelompok gamelan ini?

Saya main semua bisa, termasuk perkusinya (kendangnya)

Kemauan Anda begitu keras, apakah Anda mendapatkan keuntungan dari segi finansial dari kegiatan gamelan selama ini?

Tidak, saya tidak pernah niatkan main gamelan ini untuk mencari penghidupan. Gamelan ini sebagai penyalur apresiasi musik saya.

Kalaupun, ada pemasukan dari tampil di kafe atau acara-acara, itu benar-benar tidak seberapa, dan saya tidak pernah mengharapkan banyak, karena yang paling penting adalah saya bermain gamelan.

Bagaimana dengan respon publik Austria terhadap Gamelan Altenberg?

Anda tahu, saya beberapa kali dalam setahun mengadakan show di depan ekeraton saya ini secara spontan, dan di luar dugaan, banyak warga yang penasaran dan datang untuk menyaksikan.

Mereka tak merasa terganggu karena musik gamelan yang suaranya berbeda dari musik Eropa?

Tidak sama sekali.

Apakah Anda sadar bahwa secara tak langsung Anda juga ikut mempromosikan budaya negara lain di sini?

Ya, tapi saya tidak melihatnya begitu. Saya bukan berniat untuk itu. Saya senang, suka dan tertarik dengan gamelan bali, dan saya tekuni, dan saya mendapatkan manfaatnya. Itu saja.

Waktu saya menggelar show di’keraton’, memang banyak orang-orang bertanya, ini musik apa. Dan saya jawab, ini adalah musik tradisional dari Bali, Indonesia.

Adakah perhatian kusus dari pemerintah setempat disini?

Dari segi donasi maksud Anda? Tidak, sama sekali tidak. Tapi saya akan tetap jalan dengan grup saya ini.

Apa harapan Anda terhadap Gamelan Altenberg ke depan nantinya?

Saya ingin menjalin kontak dan juga kerjasama dengan para seniman seniman lainnya disini untuk terus melanggengkan gamelan bali Altenberg ini. Beberapa kali saya bongkar pasang personel, tapi itu tidak masalah. Ini proses yang wajar.

Pertanyaan terakhir, apa pesan Anda terhadap masyarakat Indonesia, khususnya generasi mudanya yang bisa dibilang mulai luntur kebanggaannya terhadap kebudayaan Tanah Air-nya?

Hehehe, saya tidak tahu harus bilang apa, tapi saya kira gamelan bali sangat bagus untuk dibesarkan. Tapi memang musik itu adalah selera.

Saya orang Austria yang ikatan emosinya kental sekali dengan budaya konser, Mozart, dan musik klasik, tapi saya juga tidak terlalu memaksakan diri untuk belajar kesenian Austria hehehe…

Pantauan Bali Post, sesaat setelah dibuka kembali pkl.06.00 wita kemarin aktivitas penerbangan di Bandara Ngurah Rai kembali normal. Pesawat pertama yang mendarat (landing) di Bandara Ngurah Rai kemarin adalah Garuda Indonesia. Pesawat dengan nomor penerbangan GA 340 yang melayani rute Surabaya – Denpasar mendarat pkl. 08.18 wita.

Sementara pesawat yang tinggal landas (take off) pertama dari Bandara Ngurah Rai tercatat berasal dari maskapai Indonesia Air Transport (IAT). Pesawat dengan nomor penerbangan IDA 110 yang mengangkut penumpang rute Denpasar – Mataram itu take off pkl. 08.06 wita. Setelah itu, aktivitas landing dan take off berjalan seperti biasa.

General Manager PT (Persero) Angkasa Pura Cabang Utama Bandara Ngurah Rai Hero Legowo mengatakan, penutupan bandara tidak mengganggu aktivitas angkutan udara internasional. Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap pelaksanaan Nyepi di Bali, juga karena sudah jauh hari sebelumnya sudah ada nota penerbangan (notem) ke seluruh dunia.

‘Penutupan Bandara Ngurah Rai saat Nyepi sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu sehingga sudah menjadi hal biasa bagi komunitas penerbangan di dunia. Dengan demikian tidak ada komplain dari mereka, bahkan diapresiasi sebagai sesuatu yang unik karena secara konsisten hanya dilakukan di Bali,’ ujar Heru Legowo.

Selama berlangsungnya Nyepi tidak ada insiden apa pun di Bandara Ngurah Rai, misalnya pendaratan darurat atau sejenisnya. Falla, seorang staf Humas PAP I Bandara Ngurah Rai, mengungkapkan pada Kamis (26/3) memang ada permintaan dari Lion Air rute Mataram – Surabaya untuk mendarat darurat di Bandara Ngurah Rai.

‘Sebelumnya diperkirakan terjadi cuaca buruk di Surabaya sehingga pendaratan direncanakan untuk dialihkan sementara ke Bandara Ngurah Rai. Namun, ternyata saat itu cuaca di Surabaya kondusif sehingga pesawat Lion Air tersebut tak jadi devert di Bandara Ngurah Rai,’ papar Falla.

KEPEDULIAN dunia usaha terhadap lingkungan harus terus ditumbuhkan sejalan dengan munculnya tuntutan terhadap upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan sekitarnya. Perusahaan dalam menjalankan swadarma-nya masing-masing kini tidak saja harus terfokus pada kegiatan bisnis murni semata, namun juga dituntut kepeduliannya dan meningkatkan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Sejatinya konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dikenal dengan CSR ini, bagi para pelaku usaha di Bali, bukanlah hal yang baru.

Sejumlah perusahaan ternama di Bali ternyata sudah melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan di sekitarnya. Sebutnya saja Dirut Bank Sinar I.B. Kade Perdana, Cahaya Wirawan Hadi (PT CSBI), Dewa Darma Wijaya (susu Metabolis) Gilang Prasetya (Telkomsel), I.B. Putu Gede (BPD Bali), serta I Gede Negara (Telkom Bali). Keenam pelaku usaha di Bali ini telah memaparkan beberapa kegiatan CSR-nya pada pertemuan yang digagas Kelompok Media Bali Post tersebut.

Kade Perdana yang melakukan pengembangan bisnisnya di dunia perbankan tidak saja terfokus pada kegiatan yang berorientasi bisnis. Bahkan, sejak tahun 2001 perusahaan yang memiliki moto Jreeeng ini lebih meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar, sesama manusia, serta meningkatkan srada bhakti-nya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbagai kegiatan yang dilakukan di luar kegiatan bisnisnya ini dikemas dalam beberapa program, seperti upaya pelestarian lingkungan, pendidikan, serta perbaikan sarana tempat suci. Jumlah anggaran yang digunakan untuk kegiatan sosial ini tidak tanggung-tanggung. Untuk beasiswa saja, kata Kade Perdana, telah mengucurkan sekitar Rp 64 juta. ‘Dalam menjalankan bisnis, kami tetap memadukan unsur bekerja dan mayadnya, sehingga ada kebijakan untuk menyisihkan satu persen gaji untuk kegiatan sosial,’ ujar Kade Perdana.

Hal serupa juga dilakukan pimpinan PT CSBI Cahaya Wirawan Hadi. Pengusaha yang bergerak dalam bidang otomotif ini juga telah melakukan berbagai kegiatan sosial di sejumlah kawasan di Bali. Seperti kegiatan penanaman 1.000 pohon, membantu beberapa sekolah dalam penyediaan sarana belajar (mesin dan sepeda motor). Bukan hanya itu, kepeduliannya terhadap kegiatan yang bersifat spiritual juga terekam dalam program perusahaan otomotif merek Suzuki ini. Buktinya, dalam mewujudkan kesukseskan upacara Panca Bali Krama di Pura Agung Besakih, perusahaan milik Cahaya Wirawan Hadi ini juga ikut terlibat.

Upaya yang dilakukan Cahaya Wirawan Hadi juga diikuti oleh pengusaha lainnya di Bali yakni Dewa Darma Wijaya. Pengusaha yang bergerak dalam unit usaha minuman (susu) ini juga mengasah kepeduliannya kepada kaum pemangku. Kekuatan dan ketahanan fisik seorang pemangku dalam melaksanakan swadarma-nya di Pura Agung Besakih serangkaian upacara Panca Bali Krama ini menjadi aspirasinya untuk menyalurkan susu Metabolis secara cuma-cuma untuk para pemangku.

Program CSR yang dilakukan jajaran Telkomsel di Bali telah dikemas secara apik dalam label “Telkomsel Spirit”. Melalui Telkomsel Spirit ini, kehadiran salah satu perusahaan di bidang telekomunikasi ini juga bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. ‘Kami telah banyak melakukan kegiatan CSR yang sifatnya lebih kepada penciptaan image sosial di masyarakat,’ ujar Gilang Prasetyo.

Gilang menyebutkan beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan selama ini. Untuk kalangan siswa, Telkomsel telah membentuk Gra-Widya sebagai taman bacaan anak-anak. Taman ini dibuka di Kuta dan Serangan. Bahkan, untuk kegiatan kemanusian, Telkomsel secara rutin telah melakukan donor darah sekali dalam tiga bulan. Gerakan penghijauan di Pulau Serangan juga telah berlangsung sejalan dengan gelar aksi penanaman sejuta pohon. Upaya untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa juga dikemas oleh Telkomsel dengan kegiatan tirtayatra ke India, Thailand, serta Nepal.

Dirut BPD Bali I.B. Putu Gede dalam pemaparannya menilai keluarnya UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sangat membantu kelancaran program CSR. Sebelum keluarnya UU No. 40 tahun 2007 tersebut, bagi kalangan perusahaan sedikit terhambat dalam melaksanakan kegiatan CSR. Mengingat, biaya yang ditimbulkan untuk program ini tetap dikenakan sebagai objek pajak. Padahal, perusahaan sendiri menilai biaya untuk program CSR ini sebagai beban biaya. ‘Munculnya UU PT yang baru ini membuat kami lega dalam melaksanakan kegiatan sosial,’ katanya.

Putu Gede mengaku kegiatan sosial yang dilakukan oleh jajaran direksi dan karyawannya biasanya dikaitkan dengan HUT. Bahkan, sebagai kepedulian dengan sesama, pihaknya kini telah membentuk klub donor darah dengan jumlah anggota mencapai 100 orang. Selain kegiatan kemanusian seperti itu, BPD Bali juga memiliki program penghijauan. Aksi penghijauan ini dilakukan di daerah kritis yang ada di Bali. Tidak ketinggalan, BPD bali juga telah meluncurkan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk keluarga kurang mampu.

Kiprah CSR yang dilakukan PT Telkom di Bali juga cukup beragam. Program CSR yang dikemas oleh PT Telkom Kandatel Bali ini dibagi menjadi dua bagian yakni program kemitraan dan bina lingkungan.

General Manager Kandatel Telkom Bali I Gede Negara mengungkapkan program kemitraan Telkom menyasar unit usaha kecil dan menengah seperti koperasi, perajin, pertanian, peternakan, dan bengkel. Bentuk program kemitraan ini terimplikasi dalam bentuk pemberian pinjaman lunak, pendidikan/pelatihan serta pergelaran pameran. ‘Sejak tahun 2002 sampai tahun 2008 lalu, jumlah pinjaman yang disalurkan untuk 863 mitra binaan mencapai Rp 26 miliar lebih,’ kata Gede Negara.

Bukan hanya itu, untuk program bina lingkungan, PT Telkom Bali menyasar bidang pendidikan, bencana alam, sarana ibadah, kesehatan, serta fasilitas umum. Pada tahun 2008 lalu, jumlah dana yang diserap untuk kegiatan ini mencapai Rp 1,2 miliar lebih. (ara)

Peringkat Indonesia itu, menurut hasil survei World Economic Forum (WEF), jauh di bawah tiga negara jiran yakni Singapura yang menempati posisi ke-16, Malaysia (ke-23) dan Thailand (ke-42).

Namun, masih di atas dua negara anggota Asean lain yaitu Filipina (ke-81) dan Vietnam (ke-96).

“Indonesia [menempati posisi ke-80 karena] hanya bagus dari sisi niatan untuk menjadikannya turisme sebagai kebijakan prioritas. Namun, lemah dalam implementasi,” tulis laporan hasil survei WEF mengenai Indeks Daya Saing Turisme 2008.

Survei lembaga internasional mengenai kepariwisataan itu dilakukan terhadap 130 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Peringkat pertama ditempati oleh Swiss, disusul Austria (ke-2) dan Jerman (ke-3). Australia berada di urutan ke-4 dan merupakan satu-satunya wakil dari Pasifik yang bisa menerobos masuk dalam daftar top 20.

14 Indikator

Dalam daftar top 20, Asia hanya diwakili Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Adapun kawasan lainnya diwakili Australia, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa.

Ada 14 indikator riset WEF dalam menentukan peringkat turisme 2008. Ke-14 indikator itu antara lain regulasi, iklim bisnis, infrastruktur, keberadaan penduduk, kebudayaan, dan sumber daya alam yang dimiliki.

Kendati memiliki program Visit Indonesia Year 2008, menurut hasil survai WEF, Indonesia masih lemah dalam penanganan masalah kebersihan, lingkungan dan keamanan.

Pemerintah Singapura dinilai memiliki tekad yang kuat dan jelas dari prioritas di bidang turisme. Selain itu, negara tersebut terbilang baik dalam penanganan kebersihan dan keamanan.

“Jepang kuat di bidang infrastruktur transportasi, kualitas penduduk dan budaya yang dimilikinya. Namun, lemah di bidang daya saing harga dan kebijakan pemerintahnya soal turisme justru kurang mendukung,” tulis laporan WEF.

Hong Kong yang menempati posisi ke-14 dinilai menjadi negara Asia yang paling diminati oleh wisatawan mancanegara.

China menempati urutan ke-62 dari 130 negara yang disurvei WEF. Posisi China kalah dari Meksiko yang berada di urutan ke-55 dan Afrika Selatan (peringkat ke-60). China hanya unggul sedikit di atas India yang berada di peringkat ke-65 dan Mesir ke-66.
Oleh Ismail Fahmi (Bisnis Indonesia)

Namun, di Lapangan Niti Mandala, Renon, Denpasar, dua bulan terakhir
ini pemandangan berubah. Anjing peliharaan jarang terlihat dibawa
tuannya lagi berkeliling salah satu taman di jantung Kota Denpasar,
Bali, itu. Mewabahnya rabies di sebagian wilayah Pulau Dewata telah
membuat orang serba salah, juga khawatir, bahkan takut terhadap
anjing. hTidak enak aja membawa anjing jalan-jalan seperti waktu
sebelumnya. Bukan takut, karena anjing kami telah divaksin antirabies.
Tapi, kami merasa kekhawatiran memang menghinggapi warga pada umumnya
terhadap penyakit itu, kata Ketut Sadewa, warga Sanur.

Pemerintah menyatakan Pulau Bali berstatus wabah rabies per 1 Desember
2008. Pernyataan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor
1637 Tahun 2008 yang ditandatangani Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Yayasan Yudisthira Swarga, sebuah lembaga swadaya yang bergerak dalam
pengendalian populasi anjing di Bali, mencatat, populasi anjing di
Bali saat ini sekitar 540.000 ekor atau 96 ekor per kilometer persegi.
Sedangkan menurut estimasi Dinas Peternakan Bali, populasinya di Bali
360.000-400.000 ekor.

Wabah rabies ini yang pertama terjadi di Bali dalam sejarah. Status
wabah itu sudah diumumkan di sejumlah website perjalanan wisata dunia.
Namun, sejauh ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara masih normal.

Beragam cara telah dilakukan untuk membebaskan Bali dari rabies.
Nyatanya, penyakit itu masih menghantui warga. Kekhawatiran menyeruak,
lebih-lebih setelah penyakit itu diketahui semakin meluas dari
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang berada di kaki Pulau
Bali ke arah utara, Kota Denpasar.

Ada enam orang meninggal dunia dengan gejala klinis rabies dan punya
riwayat digigit anjing. Dinas Kesehatan Provinsi Bali sejauh ini baru
mengonfirmasi satu orang saja yang positif rabies, yakni seorang warga
asal Desa Ungasan, Kuta Selatan. Dua orang terakhir yang meninggal di
RSUP Sanglah masih ditunggu hasil konfirmasinya dari Laboratorium
Balai Penelitian Veteriner di Bogor, sementara sisanya negatif rabies.

Hingga akhir Januari lalu, jumlah kasus gigitan dan permintaan vaksin
antirabies (VAR) mendekati 500 orang.

Selain penyadaran publik, vaksinasi dengan VAR dan eliminasi terhadap
anjing liar menjadi pilihan Pemprov Bali. Namun, di lapangan,
vaksinasi untuk hewan penular rabies (HPR) belum optimal. Vaksinasi
baru dilakukan terhadap 36.191 ekor HPR dari total 70.000 VAR yang
didatangkan. Artinya, baru 34,2 persen di Badung dan 26,26 persen di
Denpasar dari total populasi HPR di dua daerah itu. Di samping itu,
eliminasi anjing liar di Bali baru mencapai 818 ekor.

Upaya vaksinasi terhadap HPR, seperti anjing, kucing, dan
kera\terutama anjing di Bali\ sangat berat karena populasi anjing yang
tinggi dan padat.

Ancaman rabies di Bali sangat spesifik karena kekhasan sosiokultural
dan biogeografi Bali. Sebagai daerah padat penduduk, Bali juga padat
hewan pembawa rabies, seperti anjing, kucing, monyet, bahkan
kelelawar. Beberapa koloni monyet dan kelelawar bahkan menjadi obyek
wisata, seperti di Hutan Sangeh, Kedaton, dan Pura Luhur Uluwatu.

Sejauh ini Pemprov Bali belum menyimpulkan asal-usul masuknya rabies
ke Bali, khususnya dilihat dari asal daerah yang masih belum bebas
rabies, yakni Jawa, terutama Jawa Barat, Sulawesi, Flores, atau
Kalimantan. Namun, seperti diterangkan mantan penyidik di Balai
Penyidikan Penyakit Hewan Wilayah VI Denpasar, drh Soeharsono, PhD,
hanya diperlukan seekor anjing dalam masa inkubasi untuk menularkan
rabies di Bali. Populasi anjing yang tinggi merupakan media efektif
sebagai penyebar rabies.

Ia menduga, dilihat dari tempat awal ditemukannya kasus rabies di Kuta
Selatan, diduga kuat virus rabies asal Flores/Sulawesi yang menyebar
di Bali.

Salah satu optimalisasi vaksinasi adalah dari daerah terpapar (Badung
dan Denpasar) ke daerah terancam yang tersebar di tujuh kabupaten lain
di Bali.

Sekarang keputusan ada di tangan gubernur dan pemerintah pusat. Soal
sumber daya manusia, kami tidak kekurangan. Fakultas Kedokteran Hewan
Universitas Udayana siap menerjunkan 1.000 orang per hari untuk
membantu vaksinasi, kata Dr drh Gusti Ngurah Mahardika, peneliti dari
FKH Unud, dalam diskusi ilmiah Percepatan Penanggulangan Rabies yang
digagas FKH Unud, awal Februari lalu.

Kepala Dinas Peternakan Bali Ida Bagus Alit menjelaskan, vaksinasi
antirabies di daerah terancam atau bebas rabies dianggap kurang perlu.

Sebaliknya, pemutusan rantai penularan rabies dengan cara eliminasi
pada anjing liar yang dianggap pembawa virus rabies, secara optimal
sudah cukup. Terlebih, biaya vaksinasi sangat besar. Harga VAR per
anjing rata-rata Rp 50.000. Itu berarti dibutuhkan minimal Rp 16,5
miliar per tahun. Itu belum termasuk honor bagi 170 petugas.

Kini warga menunggu, apakah Bali mampu memenangi hperangh melawan
rabies itu. Mereka rindu membawa anjing peliharaan berkeliling taman
kota ketika hari libur tiba.
Oleh BENNY DWI KOESTANTO

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) menyatakan pencabutan izin maskapai AdamAir pada Juni 2008 masih menyisakan hutang kepada 219 perusahaan biro perjalanan di tanah air.

“Hingga kini AdamAir belum membayar hutangnya kepada 219 perusahaan travel yang menaruh dana deposit sebagai jaminan pembelian tiket pesawat dengan nilai Rp96 miliar,” kata Ketua Umum DPP ASITA, Ben Sukma, di Medan, Rabu (24/12).

Menurutnya, kasus itu hingga kini masih berada diproses di salah satu pengadilan negeri di Jakarta melalui kuasa hukum ASITA yakni Firman Alamsyah dan rekan.

Proses hukum itu telah memasuki tahap penghitungan aset yang ditinggalkan AdamAir.

Langkah hukum itu dilakukan karena hingga batas waktu yang diberikan ASITA pihak AdamAir tidak memiliki itikad baik dalam melunasi hutang-hutangnya kepada perusahaan travel.

Bisa dipastikan para pengusaha travel yang menaruh deposit itu akan mengalami kerugian, sebab dana deposit yang nantinya akan dikembalikan tidak utuh 100% lagi. “AdamAir sendiri sudah tidak memiliki aset maupun anggaran mengembalikan deposit tersebut, jadi paling-paling dana yang kembali nanti berkisar antara 20% hingga 30% dari yang disetorkan,” ujarnya.

Belajar dari kasus AdamAir ini, ASITA mengimbau kepada perusahaan biro perjalanan agar berhati-hati dengan pandai membaca berbagai situasi dan perkembangan bisnis penerbangan di dalam dan luar negeri. “Untuk itu kepada travel diharapkan dapat menjadikan kasus AdamAirini menjadi pengalaman berharga. Jika ada nanti maskapai yang sudah `batuk-batuk` dan pesawatnya meletup-letup maka lebih baik cari aman dengan menarik dana depositnya,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Efata Indonesia Travel, Heriawan G Manik, mengatakan, sebaiknya Asita di daerah membuat program perjanjian yang akan mengatur deposit sehingga bisa melindungi perusahan travel. “Selama ini kan tidak ada, jadi hendaknya ASITA berperan aktif membuat kesepakatan seperti perjanjian dan bentuk jaminan agar dana deposit perusahaan travel bisa kembali jika airlines bangkrut,” ujarnya.